Perubahan Tatib DPRD Untuk Legalitas dalam Memutuskan Produk Hukum

- Reporter

Rabu, 3 Juni 2020 - 14:16

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

bojonegorotoday.com – Ketua Bapemperda DPRD Bojonegoro, Sutikno, menjelaskan bahwa perubahan tata tertib DPRD ini untuk legalitas dalam memutuskan produk hukum legislatif. Mengingat dalam masa bencana Nasional.

Dalam perubahan tatib ini, Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Bojonegoro bukan tanpa dasar. Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan adalah Surat Mendagri Nomor : 188.34/3180/OTDA.

Surat Menteri Dalam Negeri itu tertanggal 21 April 2020 perihal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah selama wabah Covid-19. “Sehingga perlu perubahan tata tertib,” katanya kepada bojonegorotoday.com, Rabu (03/06/2020).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagai tindak lanjut Bapemperda, maka perlu dilakukan perubahan tatib DPRD Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 atas pelaksanaan rapat-rapat DPRD untuk dilakukan secara virtual/teleconference pada saat bencana nasional.

Baca Juga :  Imbas Covid 19, Bupati Bojonegoro Lantik Kades via Videoconference

“Dalam ketentuan pasal 122 ditambah 1 (satu) ayat pada ayat 4 berbunyi, dalam hal keadaan bencana alam atau non alam yang ditetapkan oleh pemerintah, rapat dapat dilakukan secara virtual/teleconference,” jelasnya.

Lalu, lanjut Sutikno, ketentuan pasal 123 ditambah 1 (satu) ayat pada ayat 7 (tujuh) berbunyi, kehadiran anggota DPRD secara virtual atau teleconfrence dianggap sebagai daftar hadir kehadiran rapat.

Ketentuan pasal 124 juga ada penambahan, salahsatunya ayat 9 (sembilam) berbunyi, rapat-rapat DPRD dilakukan secara virtual dihadiri secara visik pimpinan rapat dan anggota paling sedikit 5 persen dari Anggota/Alat Kelengkapan DPRD.

Kemudian, ketentuan pasal 130 juga ada penambahan salah satunya ayat 5 (lima) berbunyi, dalam rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Perda dilaksanakan secara virtual/teleconference, maka Bupati tidak diwajibkan datang secara fisik.

Baca Juga :  Tolak Omnibus Law, Sarbumusi Bojonegoro Akan Lakukan Judicial Review

“Pada intinya adalah rapat-rapat DPRD untuk dilakukan secara virtual atau teleconference pada saat bencana nasional,” pungkas Ketua Bapemperda DPRD dari Fraksi PKB ini. (mil/yud)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

DPRD Apresiasi Raihan Penghargaan Pemkab Bojonegoro dari Kemendagri
Ketua DPRD Apresiasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Bojonegoro
Bupati Bojonegoro Hadiri Sidang Paripurna PAW Ketua DPRD
13 Partai Politik di Bojonegoro Terima Banpol
Natasha Devianti Tegaskan Komitmen Mengawal Masalah Stunting
Banteng Merah Putih Geruduk Kantor DPRD Bojonegoro
Komisi C Dukung Dinas Pendidikan Gelar Sekolah Tatap Muka 100 Persen
Eksekutif dan Legislatif Samakan Persepsi Arah Kebijakan 2021

Berita Terkait

Sabtu, 4 November 2023 - 08:37

Cak Imin Klaim Dapat Dukungan Habib di Solo: Mereka Soroti Pendidikan

Kamis, 10 Februari 2022 - 08:45

Komunitas Petani Muda Bojonegoro Deklarasi Gus Muhaimin Jadi Presiden 2024

Berita Terbaru

Beberapa varietas yang disukai adalah Inpari 32. Para petani menyukai varietas ini karena dinilai memiliki beberapa keunggulan.

Pertanian

Jelang Musim Tanam, Petani Lebih Suka Benih Inpari 32

Minggu, 5 Nov 2023 - 05:06