bojonegorotoday.com – Keterbukaan dalam pelaksanaan program pembangunan merupakan modal utama kepercayaan masyarakat. Diharapkan, setiap program pembangunan harus transparan dan tepat sasaran sesuai peruntukan.
Hal itu seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mitro’atin. Penggunaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) adalah upaya peningkatan pembangunan dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.
“Sehingga pelaksanaannya harus transparan dan tepat sasaran,” kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro dari Fraksi Golkar ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adanya DD dan ADD ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati hasil program pembangunan baik secara fisik maupun pembangunan secara ekonomi, karena masyarakat merupakan sasaran dari semua obyek pembangunan.
“Jika pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan baik, maka akan memiliki dampak yang baik untuk masyarakat,” tutur Politisi Partai Golkar ini.
Melibatkan semua elemen masyarakat dalam perencanaan, dan juga dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini merupakan bagian dari keterbukaan. Memberikan papan informasi setiap perencanaan dan pelaksanaan program di desa yang dilakukan.
“Agar masyarakat mengetahui semua anggaran dan juga penggunaannya DD dan ADD, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman di masyarakat,” ucapnya.
Perempuan yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro ini mengingatkan, jangan sampai soal keterbukaan publik menjadikan persoalan di masyarakat karena masyarakat mulai kritis dan selalu ingin tahu.
“Ini harus dijadikan patokan agar pemerintah dsa dalam setiap perencanaan untuk melibatkan masyarakat,” jelasnya.
Memanfaatkan tenaga masyarakat dalam program padat karya juga harus dilakukan, sebab dapat membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi.
“Transparansi penggunaan ADD dan DD juga akan menjaga kondusifitas di masyarakat desa serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan,” pungkasnya. (mil/yud)
