bojonegorotoday.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro melakukan penandatangan komitmen bersama dengan Dinas Kominfo dalam penguatan penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) khususnya di wilayah Jawa Timur.
Hal ini sebagai upaya guna mewujudkan implementasi untuk menuju satu data Indonesia.
Prosesi penandatangan komitmen bersama dilakukan serentak se Jawa Timur yang dilakukan secara daring melalui Zoom oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota dengan Dinas Kominfo terkait pengolahan data.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan mengatakan, bahwa perhatian dan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam implementasi satu data Indonesia khususnya di Jawa Timur cukup besar.
Hal ini ditunjukkan dengan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 tahun 2020 tentang satu data Provinsi Jawa Timur,” katanya.
Dadang Harniawan menjelaskan semangat Satu Data Jawa Timur tidak hanya di kalangan eksekutif namun terasa sampai dengan tingkat teknis, khususnya Dinas Kominfo Jawa Timur.
“Semangat kerja sama dan kolaborasi yang baik semoga dapat mewujudkan satu data Indonesia terutama dalam membina statistik sektoral di masing-masing OPD,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, hadir secara virtual Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Gubernur menyampaikan perlunya upaya untuk mensistematisir data. Data akan menjadi penguatan, percepatan, efektivitas serta akuntabilitas yang makin terintegrasi.
“Tetap harus ada center di mana seluruh data bisa diakses dan memudahkan semua pihak yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan apa yang terupdate dari seluruh dinamika pembangunan di Jawa Timur,” ungkapnya.
Terkait ini, maka Pemprov Jatim melakukan sinergitas dan membangun kolaborasi di antara pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di setiap OPD memang harus bersatu.
Karena mungkin sistemnya siap, operatornya siap, tetapi tidak ada passion untuk update data maka data itu akan menjadi data tua dan validitasnya makin lama akan menurun.
Adanya sinergitas dan kolaborasi ini akan menyambung dari Provinsi dan seluruh Kabupaten kota, karena Jatim connect membutuhkan kualitas SDM, dimana orang yang passionya di data maka di bidang data.
“Dan tentu wali datanya di Kadis Kominfo memang harus menyiapkan tim yang betul-betul terukur bagaimana pencapaian data di Jawa Timur sesuai dengan Perbup 81 tahun 2020 bisa dipercepat,” pungkas Gubernur. (red)
