Pemkab Bojonegoro Usulkan Rancangan Perubahan Perda PBB-P2

- Reporter

Rabu, 25 Agustus 2021 - 07:48

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO – Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang memperoleh manfaat. Karena itu, wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian kenikmatan yang diperoleh kepada daerah melalui kontribusi pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)  adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan.

Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah menerangkan, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta dan meringankan beban masyarakat dengan adanya pandemi Covid-19 yang berakibat terjadi penurunan sektor perekonomian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Maka, pemkab mengusulkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempaat peraturan  daerah nomor 14 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk dibahas bersama DPRD,” kata Bupati.

Baca Juga :  Bupati Anna Ingatkan Peran Aktif Tenaga Pendamping dalam Perencanaan Desa

Terpisah, Kepala Bapenda Kabupaten Bojonegoro menjelaskan, skema tarif yang diusulkan dalam perubahan perda, yakni untuk NJOP sampai dengan Rp 500.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,065% per tahun.

Kemudian, untuk NJOP dari Rp 500.000.001,00 sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,1% per tahun.

Untuk NJOP dari Rp 1.000.000.001,00 sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,2% per tahun. Untuk NJOP lebih dari Rp 2.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,25% per tahun.

“Kelebihan dari penerapan skema 4 (empat) kelas tarif antara lain, keberpihakan pada golongan ekonomi lemah, karena kenaikan hanya pada NJOP di atas Rp. 500.000.000,00,” bebernya.

Menurunkan beban masyarakat, mengingat kondisi perekonomian menurun akibat pandemi Covid-19, kenaikan tarif secara proporsional antar kelas. Meminimalisir keluhan Wajib Pajak/ masyarakat bawah akibat lonjakan kenaikan tarif antar kelas yang signifikan.

Baca Juga :  Hadapi Revolusi 4.0, ASN Harus Melek Teknologi.

Selain itu, Kepala Bapenda menambahkan, bagi wajib pajak dapat mengajukan keringanan pajak PBB P-2 sebagaiamana telah diatur pada Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelakasaan PBB-P2.

Berbunyi, keringanan diberikan apabila wajib pajak tidak mampu/tidak berpenghasilan tetap. Objek pajak terkena bencana alam (banjir, longsor, dll). Sebab tertentu seperti wabah, sehingga menimbulkan penurunan pendapatan usaha dalam hal ini yang sekarang banyak dialami karena pandemi Covid-19. (fit/mil)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, Bakorwil Bojonegoro Gelar Pasar Murah
Kantor Kemenag Bojonegoro Kembali Raih Penghargaan Pengelolaan Keuangan Terbaik
Pemkab Bojonegoro Akan Bangun 170 Km Jalan Desa Melalui Dana BKK 
Serahkan SK PPPK Nakes, Bupati Anna Ajak Tingkatkan Kualitas SDM
Pemkab Bojonegoro Terima Penghargaan Realisasi PAD Tertinggi Se Indonesia
Lantik Pejabat Lingkup Pemkab, Bupati Anna Wanti-wanti Tahun Politik
Penetapan Hari RPL di Bojonegoro, Pemkab Bojonegoro Lanjutkan RPL Jenjang Magister
Pemkab Bojonegoro Sosialisasikan Rencana Tindak Darurat Bendungan Pacal

Berita Terkait

Sabtu, 4 November 2023 - 08:37

Cak Imin Klaim Dapat Dukungan Habib di Solo: Mereka Soroti Pendidikan

Kamis, 10 Februari 2022 - 08:45

Komunitas Petani Muda Bojonegoro Deklarasi Gus Muhaimin Jadi Presiden 2024

Berita Terbaru

Beberapa varietas yang disukai adalah Inpari 32. Para petani menyukai varietas ini karena dinilai memiliki beberapa keunggulan.

Pertanian

Jelang Musim Tanam, Petani Lebih Suka Benih Inpari 32

Minggu, 5 Nov 2023 - 05:06