DPR Diminta Tegas Pada Pemerintah Soal Minyak Goreng

- Reporter

Minggu, 24 April 2022 - 16:04

facebook twitter whatsapp copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Polemik kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri membuat masyarakat resah, dan DPR diminta untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah terkait hal ini.

Dalam beberapa bulan terakhir, harga minyak goreng naik dan terus naik. Pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan, namun belum memenuhi keadilan di masyarakat.

“Anggota DPR kita pilih untuk mengawasi, dan dalam beberapa tahun terakhir ini kebijakan yang paling merugikan masyarakat luas, semestinya DPR entah partai apapun harus mengontrol betul,” kata Dzulfian Syafrian, Pengamat Ekonomi dari Indef sabtu (23/4/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia menyambut baik inisiasi Ketua DPR-RI, Puan Maharani yang hendak memanggil Kementerian Perdagangan pekan depan.

Sebelumnya pemerintah pernah menetapkan HET yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng di masyarakat.

Kemudian pemerintah mengeluarkan BLT kepada masyarakat miskin. “Yang sudah bagus kita mensubsidi orangnya, jangan barangnya,” sebut Zulfian.

Baca Juga :  Peringati HPN, Forkopimda Kabupaten Bojonegoro Kompak Hadiri Ngopi Bareng Media

Namun menurut dia, apapun kebijakan yang diambil pemerintah tidak akan efektif jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

Tantangannya, harga minyak di luar begitu tinggi, sehingga produsen lebih suka menjual keluar. “Maka yang harus dilakukan memenuhi kebutuhan di dalam itu tetapi bukan dengan cara dilarang ekspornya, malah itu bikin black market, smuggling, pasal gelap, nanti malah kita rugi dua kali,” jelas Zulfian.

Indonesia bersama Malaysia merupakan dua negara penyuplai CPO mayoritas di dunia.

Maka sangat disesalkan jika stok minyak di negeri sendiri terbatas. Maka orang dibalik kelangkaan ini mesti dikejar.

“Kayaknya nggak mungkin kebijakan strategis itu hanya level Dirjen, sepertinya beliau dijadikan kambing hitam. Mastermind dibelakang, dalangnya masih berkeliaran bebas,” sebut Zulfan.

Baca Juga :  Hakim Sebagai Guardian of Ethics

Pemerintah Larang Ekspor CPO, Harga MiGor Bakal Turun?

Pengamat ekonomi dari Indef, Dzulfian Syafrian mengatakan, meski keran ekspor ditutup belum tentu harga minyak goreng di dalam negeri akan turun.

Berdasarkan pengamatan di minimarket sekitar Jakarta, harga minyak goreng dua liter mulai dari Rp 48.000 sampai dengan Rp 54.000.

Pemerintah pun mengumumkan untuk melarang ekspor CPO. Menanggapi hal ini, Zulfian mengatakan kebijakan ini ‘tambal sulam’. Kata dia, kebijakan ini tidak menyentuh persoalan dasarnya yaitu memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

“Pelarangan ekspor itu keliru, malah bisa menimbulkan black market tadi, penyeludupan karena disparitas harga tadi,” kata Zulfian.

Harga CPO di luar negeri memang sangat tinggi, makanya produsen lebih senang mengekspor ketimbang berjualan di dalam negeri.

Baca Juga :  Puan Maharani Resmikan Sambungan Air Bersih, Didoakan Warga Jadi Presiden

Indonesia dan Malaysia merupakan pengekspor sawit dengan total 90% di pasaran. Lucu jika harga minyak di Indonesia masih tinggi.

“Kayaknya nggak mungkin kebijakan strategis itu hanya level Dirjen, sepertinya beliau dijadikan kambing hitam. Mastermind dibelakang, dalangnya masih berkeliaran bebas,” sebut Zulfan.

Sementara itu, dia mengapresiasi kebijakan BLT minyak goreng bagi masyarakat miskin. “Yang sudah bagus kita mensubsidi orangnya, jangan barangnya,” kata Zulfian.

Dia juga mendorong keterlibatan DPR untuk mengawasi pemerintah dalam polemik minyak goreng ini. “DPR harus keras dalam hal ini, karena jelas-jelas sudah menyusahkan masyarakat,” tandas Zulfan.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, akan memanggil Kementerian Perdagangan terkait minyak goreng. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kualitas Kinerja Puan Maharani Dongkrak Elektabilitas
Memperkuat Ekonomi Kerakyatan, Tak Ribet Soal Aturan
Autokritik Puan Maharani dalam Meningkatkan Kinerja Legislasi DPR
Prinsip Kerja Untuk Rakyat, Elektabilitas Puan Kian Mantap
Sambut Pemilu 2024, Puan Maharani Semangati Kader PDIP Jawa Tengah
Puan Sebut Tolak Ukur Program Legislasi Berdasarkan Kualitas, Pengamat : Sepakat
Mudik Lebaran Dinilai Mampu Menyegarkan Pekonomian Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani Resmikan Penataan Kawasan Gunung Kemukus

Berita Terkait

Sabtu, 4 November 2023 - 08:37

Cak Imin Klaim Dapat Dukungan Habib di Solo: Mereka Soroti Pendidikan

Kamis, 10 Februari 2022 - 08:45

Komunitas Petani Muda Bojonegoro Deklarasi Gus Muhaimin Jadi Presiden 2024

Berita Terbaru

Beberapa varietas yang disukai adalah Inpari 32. Para petani menyukai varietas ini karena dinilai memiliki beberapa keunggulan.

Pertanian

Jelang Musim Tanam, Petani Lebih Suka Benih Inpari 32

Minggu, 5 Nov 2023 - 05:06