Jakarta – Sekretaris Jenderal Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HATSINDO), Ardy Purnomo, menyampaikan keprihatinannya mengenai peretasan data pada Pusat Data Nasional (PDN) di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru-baru ini terjadi.
Insiden ini telah mengakibatkan dampak signifikan bagi para pelaku sektor jasa konstruksi di Indonesia. Dalam pernyataannya, pria yang akrab di panggil Dymo ini menjelaskan bahwa peretasan tersebut mengakibatkan berhentinya layanan sertifikasi di sektor sektor jasa konstruksi.
“Keamanan siber merupakan salah satu aspek paling penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam industri apa pun, terlebih lagi di sektor konstruksi yang sangat bergantung pada data yang akurat dan rahasia,” ujar Dymo.
Dymo menekankan pentingnya tindakan cepat dan strategis dari pihak pemerintah dan BSSN untuk memitigasi dampak dari insiden ini. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain:
- Audit Keamanan Siber Menyeluruh : Melakukan audit mendalam terhadap sistem keamanan siber PDN untuk mengidentifikasi kelemahan dan celah yang ada.
- Peningkatan Proteksi Data: Mengimplementasikan teknologi keamanan terbaru untuk memperkuat proteksi data, termasuk enkripsi data dan sistem deteksi intrusi yang lebih canggih termasuk back up sistem data.
- Pelatihan dan Kesadaran: Mengadakan program pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi semua pihak terkait, khususnya dalam sektor konstruksi, mengenai pentingnya keamanan siber dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil.
- Kolaborasi dengan Pakar Keamanan Siber: Mengajak para ahli keamanan siber untuk bekerja sama dalam merumuskan strategi yang lebih komprehensif guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Dymo juga mengimbau kepada seluruh pelaku sektor jasa konstruksi untuk lebih waspada dan proaktif dalam melindungi data mereka konstruksi untuk lebih waspada dan proaktif dalam melindungi data mereka.
Praktisi Bidang Sertifikasi & Perijinan Usaha Sektor Konstruksi & Non Konstruksi ini mengatakan Perusahaan dan Tenaga Ahli Konstruksi harus mulai mengadopsi kebijakan keamanan siber yang ketat, termasuk melakukan pembaruan sistem secara berkala, memonitor aktivitas jaringan, dan memastikan bahwa semua karyawan memahami pentingnya praktik keamanan yang baik.
“Insiden ini, menurut Dymo, harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih serius dalam menangani isu keamanan siber,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa di era digital ini, data adalah aset yang sangat berharga. Kehilangan atau kebocoran data tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
“Dymo berharap, dengan upaya bersama dari pemerintah, BSSN, dan pelaku industri, masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan Indonesia dapat meningkatkan ketahanan siber di masa depan,” pungkasnya. (azh/red)
