oleh

Videoconference, DPRD Bojonegoro Kaji LKPJ Bupati 2019

bojonegorotoday.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengkaji Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2019. Nota pengantar LKPJ realisasi penerimaan daerah mengalami penurunan.

Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Imam Sholikin menjelaskan, realisasi penerimaan daerah tahun 2019 mengalami penurunan 1,12 persen dibandingkan tahun 2018. Yakni dari Rp 4,83 triliun, turun menjadi Rp 4,76 triliun. 

Bupati Anna Muawanah menyebutkan,  pencapaian realisasi pendapatan daerah pada tahun 2019 mencapai 93,33 persen atau sebesar Rp 4,76 triliun. Jumlah itudari beberapa pendapatan. Misalnya, PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Rinciannya, dari sisi pendapatan asli daerah yang merupakan tolok ukur kemampuan daerah dalam aktualisasi penyelenggaraan otonomi daerah yaitu sebesar Rp 425 miliar dari target yang ditetapkan di Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 530 miliar.

Lalu, dari Dana Perimbangan sebesar Rp 3,81 triliun, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah secara akumulatif, sisi realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 583 miliar. Kemudian, dari sisi belanja daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 7,128 triliun terealisasi sebesar Rp 4,58 triliun.

“Sementara realisasi anggaran belanja tahun 2019, serta komparasi dengan plafon belanja APBD 2019 diantaranya belanja tidak langsung, dari plafon sebesar Rp 3,94 triliun terealisasi sebesar Rp 2,28 triliun,” kata Imam Sholikin.

Belanja langsung dari plafon sebesar Rp 3,185 triliun terealisasi sebesar Rp 2,29 triliun. Dalam APBD dan Perubahannya Tahun Anggaran 2019 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, target pendapatan 2019 sebesar Rp 5,11 triliun sedangkan sisi belanja sebesar Rp 7,12 triliun.

Sebelumnya, lanjut Imam Sholikin, pihaknya telah membentuk 4 Pansus untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2019. “Rapat pansus digelar secara khusus via videoconference,” ujar politisi PKB ini.

Rapat videoconference dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan tidak meninggalkan pembahasan inti tema rapat masing-masing Pansus. “Belajar apa yang kurang di tahun 2019 bisa disempurnakan di tahun ini,” pungkasnya. (mil/yud)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *