oleh

Pemutakhiran Data Berbasis SDGs, Bojonegoro Klasmen Atas di Jawa Timur

BOJONEGORO – Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa per 30 Mei 2021 pukul 02.00 Wib, Bojonegoro menempati urutan kedua se- Jawa Timur dengan presentase 76,17%. Dari 1.301.635 jumlah penduduk, kabupaten ini telah menyelesaikan sebanyak 991.449 penduduk.

SDGs (Suistanable Development Goals) Desa merupakan program baru dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan tujuan pengumpulan serta pemutakhiran data.

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan SDGs ditegaskan dalam Perpres No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Pendataan data ini direncanakan akan berkelanjutan sampai tahun 2030 mendatang.

Kepala Dinas PMD Bojonegoro Machmuddin menyampaikan bahwa instrumen penilaian di SDGs lebih mendetail serta mencakup semua lini dari individu, keluarga, warga dan desa.

“Sasaran pemutahkhiran data tersebutlah yang membedakan antara FDGs dan IDM yang hanya berbasis data per desa. Data ini nantinya dapat digunakan sebagai sumber serta tolak ukur kebutuhan desa,” ungkap Machmuddin.

Machmudin menambahkan, pendataan SDGs ini berkesinambungan dengan pemutakhiran IDM 2021. Berbicara tentang IDM di Bojonegoro, jumlah status Desa Mandiri di Kabupaten Bojonegoro di tahun 2021 ini juga meningkat, ada 65 desa yang naik kelas menjadi desa mandiri.

“Tahun 2020 ada 38 desa mandiri, tahun 2021 meingkat jadi 103 desa. Total dari 419 desa rinciannya adalah sebagai berikut, 103 desa mandiri, 254 desa maju dan 62 desa berkembang,” tambahnya.

Machmuddin berharap, database ini nantinya bisa dipelihara serta dikembangkan dengan baik. Dimana data analisis tersebut dapat dimanfaatkan oleh desa untuk mendorong program-program pembangunan desa yang lebih bermanfaat.

“SDGs mungkin memang sebatas survei untuk pemutakhiran data, namun jika desa bisa memanfaatkan lalu menghasilkan analisa yang strategis ini juga akan bermanfaat untuk Pemkab Bojonegoro dalam melakukan program pembangunan berbasis desa,” pungkasnya. (muh/mil)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *