oleh

Musrenbang, Bupati Anna: Belanja Anggaran Harus Efektif, Efisien dan Produktif

BOJONEGORO – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Anna Muawanah meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bojonegoro membelanjakan anggaran daerah secara efektif, efisien dan produktif.

Penegasan tersebut disampaikan secara virtual saat Musrenbang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 di Pendopo Malowopati Pemkab setempat pada Selasa (09/11/2021).

Musrenbang Perubahan RPJMD 2018-2023 diselenggarakan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro. Turut hadir, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Forpimda, Bakorwil, Kepala instansi vertikal di Bojonegoro.

Kemudian, Kepala atau perwakilan Bappeda Kabupaten Tuban, Lamongan, Nganjuk, Ngawi dan Blora, Sekda Kabupaten Bojonegoro beserta seluruh asisten, staf ahli, kepala OPD, dan tamu undangan.

Dalam arahannya, Bupati Anna mengatakan, perencanaan anggaran di 2022 sudah sesuai instruksi Presiden. Bojonegoro pun sudah dikenal dengan istilah EEP (Efektif, Efisien, Produktif). Sehingga belanja anggaran yang memang besar, semata-mata tidak untuk dihabiskan jika tidak ada kebermanfaatan, multiguna dan multifungsi.

“Mohon dukungannya. Mulai 2022 sedang menyusun perencanaan tehadap dana pendidikan daerah berkelanjutan. Ini mendasari rencana undang-undang terhadap hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD) yang sedang dirancang kementerian pusat,” kata Bupati.

Pemkab Bojonegoro sedang merancang agar HKPD bisa diterjemahkan di dalam sustainable pembangunan, sustainable terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), termasuk penyediaan dana pendidikan daerah berkelanjutan.

Sementara terkait sumber daya uang bukan tentang berlomba-lomba menghabiskannya. Bupati Anna berpesan, pengunaan sumber daya dalam belanja harus didasari pada efektivitas dan efisiensi. Sedangkan sisanya, dikelola dengan baik sehingga anak-cucu mendapatkan pendidikan yang berlanjutan.

“Mudah-mudahan seluruh masyarakat mendukung, memberi masukan baik dan produktif, agar sumber daya alam dan dana dapat dirasakan turun-temurun pada anak cucu,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro Anwar Mukhtadlo menyampaikan, Musrenbang digelar untuk merumuskan rancangan akhir perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023.

Hal ini berdasarkan rekomendasi hasil konsultasi rancangan awal dengan Pemprov Jawa Timur dan Forum Perangkat Daerah.

Tujuannya untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.

Musrenbang Perubahan RPJMD ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha.

“Selain itu untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta menghasilkan dokumen RPJMD yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,” pungkasnya. (fit/mil)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *