oleh

Bupati Anna Dialog dengan RT RW, Serap Aspirasi untuk Pembangunan Daerah

BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar pembinaan dan peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa (LKD) Rabu, (15/9/2021).

Dalam kegiatan ini, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah melakukan dialog dengan pengurus RT/RW se Kecematan Gayam. Bupati berharap ada masukan dari pengurus RT/RW terkait program pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Bojonegoro.

Peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa sangat penting, sebagai ujung tombak di bidang kemasyarakatan, pembangunan, maupun kepemerintahan.

“Sekiranya belum tepat sasaran, kira-kira kebijakan Pemkab apa yang perlu diperbaiki, mohon diberikan masukan. Saya ingin dengar dari bapak ibu pengurus RT/RW, sampaikan aspirasinya,” kata Bupati Anna saat berdialog.

Bupati juga berpesan agar Ketua RT/RW, termasuk juga Kepala Desa supaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Saya sampaikan tolong layani warga dengan baik. Tolong data yang benar, bantu bapak ibu kepala desa. Tolong kalau ada warga asing yang tidak dikenal, segera melapor. Tolong bapak ibu kepala desa ciptakan harmonisasi dengan Pengurus RT/RW,” tutur Bupati.

Akhir sambutan, Bupati Anna meminta kepala dinas untuk menampung aspirasi dari Pengurus RT/RW dan menindaklanjutinya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Machmuddin mengatakan, Ketua RT/RW mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan.

Melakukan pendataan, baik itu soal peizinan maupun data-data yang lain, dan juga melaksanakan tugas lain dari Kepala Desa.

“Perlu kami sampaikan bahwasannya untuk pelaksanaan 17 progam Pemkab Bojonegoro, kami perlu mengupdate data secara utuh. Harapan kami pada Desember ini semua sudah selesei,” ucap Machmuddin.

Machmuddin menambahkan, bahwa sampai dengan saat ini jumlah RT di Kabupaten Bojonegoro sejumlah 7.835 dan jumlah RW 2.024. Salah satu peran dan fungsi dari RT/RW adalah memberikan edukasi, menyerap aspirasi dari masyarakat.

Lalu, menyampaikan informasi maupun aspirasi kepada pemerintah. “Sehingga kami berharap ada suatu kesepahaman dan sinergi, baik itu antara Pengurus RT/RW maupun juga dengan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa,” imbuhnya. (muh/mil)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *