Kolaborasi Pemerintah, Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa dan Setelah Pandemi

BOJONEGORO – Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020 dari 1,09 juta kasus positif per 3 Februari 2021 yang terjadi di Indonesia, 13,2 % atau 144 ribu kasus terjadi di provinsi Jawa Timur. Dari data tersebut, Jawa Timur sebagai provinsi dengan urutan no 4 kasus Covid-19 nasional tentunya sangat merasakan dampak yang signifikan dengan adanya pandemi ini.

Pembatasan aktivitas sosial masyarakat yang diberlakukan juga berpengaruh pada aktivitas bisnis kemudian juga berimbas pada perekonomian, sektor kesehatan serta pendidikan. Bagi dunia usaha, terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK) yang berimbas pada meningkatnya angka pengangguran.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menyebutkan angka pengangguran terbuka per Agustus 2020 meningkat dibandingkan bulan yang sama tahun sebelummnya yaitu mencapai 5,84 persen dari total penduduk di Jatim. Dari data yang dikumpulkannya, angka pengangguran di Jawa Timur mencapai 1,30 juta orang. Naik 466 ribu orang dibanding bulan yang sama tahun lalu.

Dengan segala batasan- batasan yang dialami masyarakat saat ini pastinya sangat berdampak pada kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan mobilitas dan aktifitas masyarakat yang turun drastis, hal tersebut berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup masyarakat tercermin dari pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi masyarakat yang dilihat dari tingkat pendapatan.

Dari kondisi tersebut diatas, IDFoS Indonesia mengusungnya dalam ‘Diskusi Reboan’ dengan mengambil tema ‘Kolaborasi Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa dan Setelah Pandemi’ pada Rabu (17/03/2021) di ruang R.H Ronggolawe Gedung Pemerintah Kabupaten Tuban.

Hadir secara langsung dalam diskusi tersebut sebagai narasumber dari Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Nurwahidi, dari Husky-Cnooc Madura Ltd Hamim Thohari dan Ketua DPRD Kabupaten Tuban Miyadi.
Sedangkan narasumber yang hadir secara virtual adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Mohamad Yasin, akademisi Universitas Airlangga Sulistya Rusgianto dan dari OXFAM Siti Khoirun Nikmah.

Diskusi yang dilaksanakan secara luring dan daring dengan peserta dari unsur pemerintah, sector swasta/perusahaan, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan media tersebut dibuka Direktur IDFoS Indonesia, Joko Hadi Purnomo dan keynote speaker dari Pemerintah Kabupaten Tuban, Sunarto serta moderator Imam Fachruddin.

Dalam sambutannya, Direktur IDFoS Indonesia Joko Hadi Purnomo berharap akan muncul gagasan- gagasan baru yang kemudian bersama- sama bisa lakukan baik secara bersama maupun oleh masing- masing dengan kapasitas yang dimiliki untuk bertahan di saat pandemic dan strategi apa yang dapat di lakukan setelah pandemic untuk bisa menjadi lebih baik.

“Harapan yang lain adalah setelah diskusi ini nantinya dihasilkan gagasan-gagasan baru yang selanjutnya akan di rangkum dan akan di sampaikan ke seluruh peserta dengan harapan gagasan tersebut dapat dilakukan di masing masing tempat, terutama dapat dilakukan secara bersama-sama,” katanya.

Dalam sesi diskusi, Nurwahidi mengungkapkan bahwa keberadaan SKK migas yang bekerjasama dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tujuan SKK migas dibentuk dan bekerjasama dengan KKKS melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di daerah-daerah di seluruh Indonesia yang memiliki potensi cadangan migas.

“Selain berperan untuk mendapatkan hasil migas, SKK Migas dan KKKS juga berperan dalam program pengembangan masyarakat atau CSR (Coorporate Social Responsibility) kepada masyarakat di sekitar operasi,” kata Nurwahidi.

Selanjutnya, di kesempatan yang sama, mengutip pernyataan perwakilan Husky-Cnooc Madura Ltd, Hamim Thohari mengungkapkan, bahwa dampak adanya pandemic saat ini bagi dunia usaha, di satu sisi selain membawa dampak terhadap penurunan omset terhadap hasil usaha namun disisi lain adanya pandemic ini juga membawa berkah bagi beberapa sector usaha, sebagai contoh adalah usaha penyedia makanan secara online (Grab food, go food).

“Peran dunia usaha yang tidak bisa dinafikan dalam memerangi pandemic ini adalah dunia usaha dengan keterbatasannya masih tetap mempertahankan tenaga kerjanya, tentunya ini adalah kontribusi yang harus diapresiasi oleh pemerintah karena ini adalah bagian dari jaring pengaman social,” ujarnya.

Secara virtual, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Mohamad Yasin mengungkapkan jika dampak adanya pandemic ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang saat ini menunjukkan angka -2,39% atau lebih rendah dari angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,07%.

“Selain itu dampak lainnya adalah selama periode September 2019 sampai September 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur menduduki angka tertinggi nasional (4.585.970 jiwa), sedangkan tingkat kemiskinan di jawa timur juga masih di atas rata- rata nasional (11,46%),” bebernya.

Dari pandangan praktisi Civil Society, Siti Khoirun Nikmah dari OXFAM menceritakan tentang pengalaman serta praktik- praktik civil society selama pandemic, diantaranya dengan melakukan kampanye kesehatan, pemberdayaan ekonomi melalui pendampingan ekonomi terhadap perempuan dan anak muda.

Dalam kesempatannya, Ketua DPRD Tuban, Miyadi mengatakan, bahwa selama pandemic saat ini dengan berbagai dampak yang ditimbulkan di berbagai sector DPRD Kabupaten Tuban akan tetap mengawal sebagaigaimana tugas fungsi dan tanggung jawabnya yaitu fungsi legislator, budgeting dan fungsi pengawasan.

Menurut penuturan dari akademisi Unair, Sulistya Rusgianto mengungkapkan, bahwa dengan pendekatan sociopreneur ditambah meletakkan prioitasnya menggunakan Maqashid Syariah diharapkan model-model pemberdayaan masyarakat yang ada saat bisa semakin tepat dan yang paling penting adalah sustain atau berkelanjutan.

Mengutip tanggapan partisipan aktif salah satunya mengungkapkan bahwa apabila konsep kolaborasi ini dapat berhasil, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah trust atau membangun kepercayaan di semua sector.

Di sesi terakhir disampaikan Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Nurwahidi menyampaikan bahwa sudah menjadi motto dari industry hulu Migas bahwa dalam setiap aktifitasnya tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik tanpa melakukan kolaborasi, baik kolaborasi dengan pemerintah (provinsi dan daerah) maupun dengan masyarakat yang ada disekitar.

“Harapannya ke depan kolaborasi yang telah dilakukan dapat ditingkatkan,” katanya.

Diskusi reboan ditutup Moderator bapak Imam Fachruddin yang menyampaikan bahwa hasil-hasil temuan selama diskusi ini nantinya akan dijadikan rekomendasi bagi seluruh pihak untuk menjadi gagasan model kolaborasi multistakeholder yang lebih konstruktif , dalam diskusi-diskusi lanjutan. (red)