oleh

Bojonegoro Satu Data, Transparansi Anggaran Dana Desa

BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mensosialisasikan penerapan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siskeudes) versi baru, yakni 2.0.4 tahun 2022, sekaligus launching aplikasi SIAP Desa (sistem informasi administrasi pemerintahan desa) berbasis online di Gedung Angling Dharma lantai 2 Pemkab setempat, Jumat (15/10/2021).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro, Machmudin menjelaskan, adanya upgrade aplikasi Siskeudes dan juga launching aplikasi SIAP Desa ini, guna mempercepat proses pelaksanaan pengawasan keuangan desa, serta terciptanya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro yang akuntabilitas dan transparansi.

“Dalam aplikasi Siskeudes versi 2.0.4 ini tentunya terdapat fitur-fitur baru, sebagai bentuk dukungan transparansi anggaran dana desa,” jelasnya.

Machmudin menambahkan, aplikasi SIAP Desa, merupakan pengolahan data yang ada di siskeudes. Salah satunya anggaran stanting, dan anggaran PPKM, sebab anggaran tersebut masih akan dianggarkan pada tahun depan.

“Maksud kegiatan ini adalah forum pengenalan Siskeudes versi baru juga aplikasi SIAP Desa. dan perlu kita ketahui aplikasi tersebut akan terus di update setiap tahunya. Selanjutnya akan kami adakan pelatihan bagi Operator Desa mulai tanggal 18 besok,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah mengatakan, saat ini Indonesia satu data. Untuk itu, pemerintah kabupaten sudah menginformasikannya ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa Bojonegoro sudah satu data.

“Satu data pada saat itu saya pastikan 99,9% benar, tapi dari waktu ke waktu pastinya data tersebut perlu memutakhirkan,” kata Bupati.

Bupati Anna menambahkan, dalam upaya tersebut, Dinas Kominfo juga sudah melakukan bimbingan teknis Sistem informasi Desa (SID) akhir-akhir ini yang bertujuan untuk mendukung Bojonegoro satu data. “Untuk itu, saya minta jangan sembarang ganti operator, jangan mudah menyerahkan password, jika memberikan password pada operator harus ada tanda terima,” tambahnya. (muh/mil)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *