oleh

Tim Kuasa Hukum Tan Tjin Wat bakal Tempuh Jalur Hukum Gegara Ini

bojonegorotoday.com Tim Kuasa Hukum Pengurus TITD yang di ketuai Hari Widodo Rahmad (Tan Tjien Wat), Anam Warsito menjelaskan, sesuai dengan Penetapan eksekusi nomor 2/Pdt.Eks/2020/PN Bjn tertanggal 14 Pebruari 2020.

Pada diktum menimbang, lanjut Anam, menyatakan bahwa pengurus TITD Hok Swei Bio Bojonegoro telah melaksanakan rapat pengurus dengan berita acara tanggal 28 januari 2020.

Pada pokoknya, memperpanjang kepengurusan 2013-2015 sampai batas pengembalian aset HSB Bojonegoro sebagai mana telah di daftar pada notaris Eni Zubaidah dengan nomor 77c/GWK/I/ 2020  tertanggak 29 Januari 2020.

“Jelas hal itu adalah rapat pengurus fiktif dan tidak berdasar,” katanya kepada bojonegorotoday.com, Selasa (24/03/2020).

Bagaimana pengurus yang sudah habis masa jabatan pada 2015 melakukan rapat pada tahun 2020. Sementara untuk perpanjangan pengurus sesuai AD/ART TITD Hok Swie Bio Bojonegero harus melalui musyawarah umat.

“Bukan rapat pengurus. Akte Otentik tersebut jelas tidak sah karena yang mendaftarkan adalah pengurus 2013-2015 yang sudah habis masa kepengurusanya,” ucap Kader PMII Jember ini pada masanya.

Pihaknya berencana memidanakan semua pihak yang terlibat dalam munculnya akte notaris yang mengesahkan perpanjangan kepengurusan tersebut. “Yang kami pidanakan adalah yang mendaftarkan dan notaris yang mau menerima pendaftaran perpanjangan pengurus,” tegasnya.

Ia dari kuasa hukum menyayangkan selama ini Pengadilan Negeri Bojonegoro melalui humasnya selalu menekankan bahwa langkah yang diambil selalu mendasarkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrahct.

“Namun pada kenyataanya PN sendiri justru melakukan langkah yang tidak sesuai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya menjelaskan.

Anam menambahkan, dimana dalam putusan sangat jelas bahwa obyek sengketa adalah sertifikat. Namun yang dilakukan pencocokan obyek sengketa justru tanah dan bangunan yang tidak pernah tercatat sebagai obyek sengketa.

“Kami berharap Pengadilan Negeri Bojonegoro  lebih teliti membaca putusan dan obyektif, tidak berat sebelah dalam perkara ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro Isdaryanto mengatakan, ia tidak menanggapi klaim sepihak baik dari  pemohon dan termohon. Pada prinsipnya PN hanya berpedoman pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Jawaban kami tetap sama, kemudian melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan eksekusi sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya. (mil/yud)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *