oleh

Pemkab Bojonegoro Usulkan Rancangan Perubahan Perda PBB-P2

BOJONEGORO – Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang memperoleh manfaat. Karena itu, wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian kenikmatan yang diperoleh kepada daerah melalui kontribusi pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)  adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan.

Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah menerangkan, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta dan meringankan beban masyarakat dengan adanya pandemi Covid-19 yang berakibat terjadi penurunan sektor perekonomian.

“Maka, pemkab mengusulkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempaat peraturan  daerah nomor 14 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk dibahas bersama DPRD,” kata Bupati.

Terpisah, Kepala Bapenda Kabupaten Bojonegoro menjelaskan, skema tarif yang diusulkan dalam perubahan perda, yakni untuk NJOP sampai dengan Rp 500.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,065% per tahun.

Kemudian, untuk NJOP dari Rp 500.000.001,00 sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,1% per tahun.

Untuk NJOP dari Rp 1.000.000.001,00 sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,2% per tahun. Untuk NJOP lebih dari Rp 2.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,25% per tahun.

“Kelebihan dari penerapan skema 4 (empat) kelas tarif antara lain, keberpihakan pada golongan ekonomi lemah, karena kenaikan hanya pada NJOP di atas Rp. 500.000.000,00,” bebernya.

Menurunkan beban masyarakat, mengingat kondisi perekonomian menurun akibat pandemi Covid-19, kenaikan tarif secara proporsional antar kelas. Meminimalisir keluhan Wajib Pajak/ masyarakat bawah akibat lonjakan kenaikan tarif antar kelas yang signifikan.

Selain itu, Kepala Bapenda menambahkan, bagi wajib pajak dapat mengajukan keringanan pajak PBB P-2 sebagaiamana telah diatur pada Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelakasaan PBB-P2.

Berbunyi, keringanan diberikan apabila wajib pajak tidak mampu/tidak berpenghasilan tetap. Objek pajak terkena bencana alam (banjir, longsor, dll). Sebab tertentu seperti wabah, sehingga menimbulkan penurunan pendapatan usaha dalam hal ini yang sekarang banyak dialami karena pandemi Covid-19. (fit/mil)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *