oleh

Kadishub Bojonegoro : Kelebihan Pembayaran Rp 1,1 M Telah Dibayar

bojonegorotoday.com – Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro, Andik Sudjarwo, menegaskan bahwa kelebihan pembayaran atas tidak berfungsinya alat sensor kereta api sebesar Rp 1.180.527.600 telah dibayar lunas oleh pihak rekanan.

“Pada saat LHP BPK keluar, tidak lama langsung dibayar atau disetor ke kas daerah,” katanya kepada bojonegorotoday.com, Selasa (28/07/2020).

Penyelesaian kelebihan pembayaran itu dilakukan pihak rekanan pada bulan Juni 2020. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perhubungan menyatakan sependapat atas pemeriksaan tersebut dan teleh ditindaklanjuti.

Diketahui, pembangunan 12 Pos PJL di Dinas Perhubungan dikerkajan CV M dengan Surat Perjanjian Nomor : 050/48/KPA-KESBANG/412-212/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 4.085.144.421,60 waktu pelaksanaan 120 hari.

Pekerjaan telah selesai 100% dan telah dibayar lunas. Jenis pekerjaan yang dilaksanakan yaitu membangun sistem sinyal perjalanan Kereta Api (KA) dengan sensor pada setiap pos jaga perlintasan.

Rencana pembangunannya yaitu sebanyak 12 pos jaga perlintasan KA. Desain operasional sistem palang pintu kereta api secara garis besar adalah sebagai berikut.

Pertama, pada kondisi normal/ tidak ada KA melintas atau terdeteksi sensor, lampu peringatan warna kuning akan nyala berkedip kedip dengan frekuensi tertentu secara bergantian.

Kedua, pada saat KA memasuki wilayah perlintasan kereta api, petugas akan menerima isyarat adanya kereta yang datang, selanjutnya warning controller menghidupkan alarm/sirine serta mematikan lampu peringatan warna kuning dan menyalakan lampu peringatan warna merah.

Ketiga, pada saat KA meninggalkan perlintasan, lampu merah akan mati dan berganti dengan lampu kuning nyala berkedip kedip, kemudian petugas menonaktifkan sistem kembali.

“Nilai pekerjaan tiap unit sensor KA otomatis pada 12 pos jaga tersebut adalah Rp 98.377.300,00,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama dengan PPK, Konsultan Pengawas dan penyedia pada tanggal 10 Februari 2020, diketahui bahwa pekerjaan perangkat sensor sinyal kereta api tidak berfungsi.

Penyedia menjelaskan, bahwa akan dilakukan perbaikan software secara remote melalui server penyedia di Kota Kediri. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, rekanan penyedia tidak melakukan perbaikan atas kegagalan fungsi sinyal otomatis tersebut.

Konfirmasi kepada penyedia, menunjukkan bahwa sistem sinyal sesuai kontrak tidak akan dapat berfungsi, sehingga akan diupayakan untuk melakukan pergantian dengan menggunakan sistem sensor getar.

Operasional pos jaga selama belum berfungsinya sinyal tersebut menggunakan metode konvensional dengan pengamatan secara visual dengan memperhatikan jadwal KA yang ada. Hal tersebut lazim dilaksanakan pada pos jaga yang belum dilengkapi dengan sensor kedatangan KA.

Dengan demikian, item pekerjaan perangkat sensor sinyal KA otomatis yang tidak berfungsi seharusnya tidak dapat dibayarkan kepada penyedia sebesar Rp 1.180.527.600,00
(Rp 98.377.300,00 x 12 unit).

“Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar
Rp 1.180.527.600,00,” tutupnya. (mil/yud)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *