oleh

RUPS di Luar Bojonegoro, Mantan Ketua DPRD Ingatkan Pemkab Untuk Tak Menghadiri

bojonegorotoday.com Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara PT Surya Energi Raya (SER) dengan PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) selakau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro dijadwalkan ulang pada tanggal 3 Agustus 2020 mendatang di Surabaya atau di Jakarta.

RUPS di luar kota itu mendapat sorotan dari Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Periode 1999-2004, Anwar Sholeh. Pihaknya mengingatkan Pemkab Bojonegoro untuk tidak menghadiri RUPS di Surabaya atau di Jakarta tersebut.

Menurut Anwar Sholeh, RUPS harus diadakan di Bojonegoro sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang perubahan Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2002 tentang pembentukan perseroan PT Asri Dharma Sejahtera, yang menyebutkan RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan daerah.

“Jadi, sudah jelas bahwa RUPS harus diadakan di Bojonegoro dan PT SER harus tunduk pada Perda itu,” katanya kepada bojonegorotoday.com.

Sebagai masyarakat Bojonegoro, pihaknya merasa prihatin dengan problematika pengelolaan Particypating of Interest (PI) tersebut. Anwar Sholeh meminta supaya Pemkab Bojonegoro untuk renegosiasi, sebab Bojonegoro hanya mendapat jatah 25 persen. Itupun masih dibagi.

“Jika memungkinkan, batalkan perjanjian dengan PT SER,” ucap Mantan Ketua DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Ia menegaskan, Pemkab Bojonegoro jangan mau dikendalikan oleh PT SER. Sebab yang punya kuasa dari Pemerintah RI itu Pemkab Bojonegoro bukan PT. SER. Sebagai mitra bisnis, PT SER harusnya menghormati Pemkab Bojonegoro sebagai pemilik hak PI Blok Cepu. Bukan malah bersikap sebaliknya.

Persoalan tersebut memang telah diadukan ke Polda Jawa Timur oleh Kuasa Hukum PT SER. Sikap PT SER itu, kata Anwar Sholeh, justru membuat masyarakat Bojonegoro geram. Hingga menginginkan PT Surya Energi Raya hengkang dari Bojonegoro.

“PT SER telah membodohi hak rakyat Bojonegoro dalam penyertaan modal PI Blok Cepu,” tandasnya.

Anwar, sapaan akrabnya menambahkan, jika sebelumnya proses kerjasama antara Pemkab Bojonegoro dan PT SER dilkakukan dengan cara transparan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka tidak akan sampai timbul masalah seperti sekarang ini.

Sebagai anggota wakil rakyat pada 1999-2004 yang memperjuangkan hak pengelolaan Migas oleh daerah dari pemerintah pusat. Ia merasa punya beban tanggung jawab untuk meluruskan tujuan diberikannya hak penyertaan modal oleh Pemerintah pusat kepada daerah penghasil Migas.

Tujuan pemerintah meminta diberikan hak penyertaan modal di Blok Cepu, supaya masyatakat Bojonegoro tidak hanya menjadi penonton dalam industri Migas di Bojonegoro. Tetapi bisa terlibat langsung dalam usaha bisnis di industri Migas, dengan turut memiliki saham melalui perusahaan milik daerah (PT ADS).

“Dengan demikian kesejahteraan ekonomi dapat dirasakan oleh semua masyarakat Bojonegoro,” tutupnya. (mil/yud)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *